Iseng-iseng buka JawaPos hari ini 091009, nemu berita kaya gini:
JAKARTA - Sikap Megawati Soekarnoputri terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap kritis. Di tengah derasnya arus sebagian elite DPP PDIP berkoalisi dengan SBY, Megawati justru mengkritik kinerja pemerintah.
Ketua umum DPP PDIP itu menganggap pemerintah masih lamban dalam menangani korban bencana alam, termasuk gempa di Padang. "Saya melihat kurang koordinasi sehingga terjadi suatu pelambatan," tutur Megawati sesudah melepas bantuan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) Megawati Peduli ke Sumatera Barat (Sumbar) dan Jambi di Kantor DPP PDIP, Jakarta Selatan, kemarin (8/10).
Menurut Megawati, pemerintah seharusnya mengoptimalkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipimpin Syamsul Maarif. Megawati menyebut lembaga itu sudah dibentuk saat dirinya menjadi Wapres di era Presiden Abdurrahman Wahid. "Seharusnya, lebih melihatnya (bencana alam, Red) bukan secara normal. Itu namanya force majeure (keadaan darurat, Red). Sehingga, segala sesuatunya bersifat emergency," ujarnya.
PDIP kemarin mengirimkan 150 ton bantuan, terdiri atas sembako, selimut, handuk, tenda, senter, makanan bayi, dan kebutuhan wanita. Sebelumnya, PDIP juga mengirimkan sejumlah dokter yang tergabung di Baguna, sayap organisasi PDIP.
Megawati belum berencana mengunjungi langsung lokasi bencana. "Untuk sementara, saya melihat dari sini karena sudah diwakili ketua MPR (Taufiq Kiemas yang juga ketua DPP PDIP, Red). Tapi, saya terus memantau," ungkap dia. Kiemas dalam kapasitas sebagai ketua MPR memang akan bertolak ke Padang besok.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyebut kritik itu kurang tepat. Sebab, lanjut dia, SBY sepulang dari lawatan di AS pada 1 Oktober langsung menuju Sumbar. Tujuannya, memastikan kegiatan tanggap darurat sudah berjalan dengan baik. "Kalau ada yang kurang dalam penanganan bencana di Sumbar, itulah bagian dari situasi darurat karena bencana," ucap Anas kemarin.
Anas menyatakan bisa memahami kritik tersebut. Dia menyebut belum pernah ada penanganan bencana yang mendapat pujian. Prosesnya selalu terkesan lebih lambat daripada kebutuhan riil di lapangan dan ekspektasi (harapan), terutama ekspektasi para korban. "Tapi, jauh lebih baik terus membantu pemerintah melakukan tindakan nyata untuk membantu korban daripada memprioritaskan kritik," tegasnya. (pri/agm)
Oalah ... kok ya isih padha ribut dhewe-dhewe to? Kalau kata seorang teman, "Satu Nusa, Satu Bangsa, cukup sudah saling mangsa." Lha iki, yang di seberang sana sedang berduka, malah dijadikan perdebatan politik ....
Wis jan, jaman edan, ora edan ora keduman. Sing pengen keduman, ayo ngedan bareng-bareng ....
Megawati Anggap Pemerintah Lamban Tangani Korban Bencana Alam
Ketua umum DPP PDIP itu menganggap pemerintah masih lamban dalam menangani korban bencana alam, termasuk gempa di Padang. "Saya melihat kurang koordinasi sehingga terjadi suatu pelambatan," tutur Megawati sesudah melepas bantuan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) Megawati Peduli ke Sumatera Barat (Sumbar) dan Jambi di Kantor DPP PDIP, Jakarta Selatan, kemarin (8/10).
Menurut Megawati, pemerintah seharusnya mengoptimalkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipimpin Syamsul Maarif. Megawati menyebut lembaga itu sudah dibentuk saat dirinya menjadi Wapres di era Presiden Abdurrahman Wahid. "Seharusnya, lebih melihatnya (bencana alam, Red) bukan secara normal. Itu namanya force majeure (keadaan darurat, Red). Sehingga, segala sesuatunya bersifat emergency," ujarnya.
PDIP kemarin mengirimkan 150 ton bantuan, terdiri atas sembako, selimut, handuk, tenda, senter, makanan bayi, dan kebutuhan wanita. Sebelumnya, PDIP juga mengirimkan sejumlah dokter yang tergabung di Baguna, sayap organisasi PDIP.
Megawati belum berencana mengunjungi langsung lokasi bencana. "Untuk sementara, saya melihat dari sini karena sudah diwakili ketua MPR (Taufiq Kiemas yang juga ketua DPP PDIP, Red). Tapi, saya terus memantau," ungkap dia. Kiemas dalam kapasitas sebagai ketua MPR memang akan bertolak ke Padang besok.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyebut kritik itu kurang tepat. Sebab, lanjut dia, SBY sepulang dari lawatan di AS pada 1 Oktober langsung menuju Sumbar. Tujuannya, memastikan kegiatan tanggap darurat sudah berjalan dengan baik. "Kalau ada yang kurang dalam penanganan bencana di Sumbar, itulah bagian dari situasi darurat karena bencana," ucap Anas kemarin.
Anas menyatakan bisa memahami kritik tersebut. Dia menyebut belum pernah ada penanganan bencana yang mendapat pujian. Prosesnya selalu terkesan lebih lambat daripada kebutuhan riil di lapangan dan ekspektasi (harapan), terutama ekspektasi para korban. "Tapi, jauh lebih baik terus membantu pemerintah melakukan tindakan nyata untuk membantu korban daripada memprioritaskan kritik," tegasnya. (pri/agm)
Oalah ... kok ya isih padha ribut dhewe-dhewe to? Kalau kata seorang teman, "Satu Nusa, Satu Bangsa, cukup sudah saling mangsa." Lha iki, yang di seberang sana sedang berduka, malah dijadikan perdebatan politik ....
Wis jan, jaman edan, ora edan ora keduman. Sing pengen keduman, ayo ngedan bareng-bareng ....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar